PT Pindad; Sejarah Pabrik Senjata Indonesia

PT Pindad (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak pada industri pertahanan Indonesia khususnya dalam pembuatan produk-produk militer dan komersial. Perusahaan senjata milik anak negeri ini kerap menoreh nama baik dari senjata hasil produksinya. Salah satunya Senapan Serbu (SS)-2 yang beberapa kali berhasil membuat TNI  memenangkan kompetisi menembak dunia Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM). 

Ada pula SSX, pesaing AK-47 yang memiliki jarak tembak efektif (effective range) 600-800 meter. Juga SPR-2 yang mempunyai kemampuan menghancurkan kendaraan tempur seperti tank dalam hitungan detik dan memiliki jangkauan tembak sejauh 2 kilometer (km).

Namun, jauh sebelum prestasi-prestasi tersebut, Pindad memiliki rentetan perjalanan panjang yang membawanya menjadi BUMN bersejarah seperti sekarang ini.

 

Awal Mula Berdirinya Pindad

 

PT Pindad (Persero) didirikan pada zaman Belanda pada tahun 1808. Saat itu, Pindad didirikan dengan nama Conctructie Winkel (CW) oleh Gubernur Jenderal Belanda William Herman Daendels di Surabaya. CW didirikan oleh Daendels sebagai bengkel pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda. Bengkel ini menjadi cikal bakal berdirinya PT Pindad (Persero) sebagai satu-satunya industri manufaktur pertahanan di Indonesia.

 

Pindad7

Selain CW, Daendels juga mendirikan bengkel amunisi berkaliber besar bernama Proyektiel Fabriek (PF) dan laboratorium Kimia di Semarang. Kemudian tahun 1850 pemerintah Belanda mendirikan bengkel pembuatan dan perbaikan amunisi, serta bahan peledak untuk angkatan laut mereka yang bernama Pyrotechnische Werkplaats (PW) di Surabaya.

Pada 1 Januari 1851, CW diubah namanya menjadi Artilerie Constructie Winkel (ACW). Sepuluh tahun berselang, ACW dan PW bergabung dengan nama ACW sehingga ACW menangani 3 instalasi produksi, yaitu: unit produksi senjata dan alat-alat perkakasnya (Wapen Kamer), amunisi dan barang-barang lain yang berhubungan dengan bahan peledak (Pyrotechnische Werkplaats), serta laboratorium penelitian bahan-bahan maupun barang-barang hasil produksi.

 

Pindad2

Pertengahan 1914 Pabrik ACW dipindahkan pertama kali dari Surabaya ke Bandung. Perpindahan dilakukan selama rentang waktu 1918-1920 dengan alasan keamanan karena adanya Perang Dunia I. Kemudian pada tahun 1932, Pabrik PW dipindahkan ke Bandung dan bergabung bersama ACW dan dua instalasi persenjataan lain, yaitu Proyektiel Fabriek (PF) dan laboratorium Kimia dari Semarang, serta Institut Pendidikan Pemeliharaan dan Perbaikan Senjata dari Jatinegara yang direlokasi ke Bandung dengan nama baru, Geweemarkerschool. Keempat instalasi tersebut dilebur di bawah bendera Artillerie Inrichtingen (AI).

Pindad6

 

Pindad Pada Masa Pendudukan Jepang

 

Pada masa kekuasaan Jepang, AI tidak mengalami perubahan, penambahan instalasi, maupun proses produksinya. Perubahan hanya dilakukan secara administrasi pada nama, misalnya dari ACW menjadi Daichi Ichi Kozo, Dai Ni Kozo untuk Geweemarkerschool, Dai San Kozo untuk PF, Dai Shi Kozo untuk PW, serta Dai Go Kazo untuk Monrage Artilerie, instalasi pecahan ACW.

Tidak lama berselang, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada masa ini sempat terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, hingga akhirnya Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. 

Pada masa itu, beragam upaya dilakukan untuk merebut instalasi-instalasi pertahanan di kota Bandung. Kemudian, pada 9 Oktober 1945, Laskar Pemuda Pejuang berhasil merebut ACW dari tangan Jepang dan menamakannya Pabrik Senjata Kiaracondong. 

 

Pindad1

Namun sayang, pendudukan pemuda tidak berlangsung lama, karena Belanda kembali lagi ke Indonesia dan mengambil alih kekuasaan. Pabrik Senjata Kiaracondong akhirnya dibagi menjadi dua pabrik. Pabrik pertama yang terdiri dari ACW, PF, dan PW digabungkan menjadi Leger Produktie Bedrijven (LPB), dan pabrik kedua merupakan Geweemarkerschool yang diubah menjadi Central Reparatie Werkplaats.

Belanda kemudian menyatakan bahwa mereka mengakui kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949 di Konferensi Meja Bundar (KMB), Den Haag. Oleh karenanya, Belanda harus menyerahkan asetnya secara bertahap pada pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno. LPB yang termasuk salah satunya, kemudian diserahkan dan diganti nama menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM) yang pengelolaannya diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

 

Pindad; Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat (Pabal AD)

 

Sejak Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat, LPB yang berganti nama menjadi Pabrik Senjata Mesiu (PSM) mulai melakukan percobaan untuk membuat laras senjata dan berhasil memproduksi laras senjata berkaliber 9mm. Setahun kemudian, pada November 1950 PSM berhasil membuat laras dengan kaliber 7,7 mm.

PSM kemudian mengalami krisis tenaga ahli karena para pekerja asing harus kembali ke negara asalnya. Oleh karena itu terjadi perampingan lini produksi dari 13 menjadi 6 lini, dengan lini baru Munisi Kaliber Kecil (MKK) yang baru dibentuk. Modernisasi pabrik dilakukan dengan membeli mesin-mesin baru untuk pembuatan senjata dan amunisi, suku cadang, material, dan alat perlengkapan militer lainnya.

Pada 1 Desember 1958 PSM berubah nama menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat (Pabal AD). Pabal AD juga melakukan produksi pada peralatan militer yang lain, untuk mengurangi ketergantungan peralatan militer Indonesia pada negara lain.

 

Pindad10

Pada masa ini, banyak pemuda potensial yang dikirim ke luar negeri untuk mempelajari persenjataan dan balistik. Perkembangan teknologi persenjataan juga dilakukan dengan menjalin kerjasama bersama perusahaan senjata Eropa untuk pembelian dan pembangunan satu unit pabrik senjata ringan. Keberhasilan ini membuat Pabal AD menjadi badan pelaksana utama TNI-AD. 

Pada 1962, Pabal AD diubah menjadi Perindustrian TNI Angkatan Darat (Pindad). Di era ini Pindad berfokus pada pembinaan sesuai dengan kemajuan teknologi mutakhir, dan menghasilkan berbagai senjata salah satunya senjata standar TNI AD yang diproduksi secara massal. 

Sepuluh tahun berlalu, Pemerintah Indonesia melakukan penataan departemen, termasuk Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Sehingga Pindad berubah menjadi Kopindad (Komando Perindustrian TNI Angkatan Darat) pada tanggal 31 Januari 1972. Namun ketika Operasi Seroja TNI-AD untuk pembebasan Timor Timur dari penjajahan Portugal persenjataan Kopindad banyak mengalami kendala di lapangan sehingga pada tahun 1975 Kopindad menarik kembali sebanyak 69.000 pucuk senjata yang telah diserahkan kepada TNI-AD. Kemudian Kopindad melakukan transformasi dan modifikasi terhadap beberapa senjata antara lain SMR Madsen Setter MK III Kaliber 30mm long menjadi SPM.1 kaliber 7,62mm yang diproduksi sebanyak 4.550 pucuk dan membuat desain senjata senapan SS77 Kaliber 223.

28 April 1976, Menteri Pertahanan dan Keamanan memutuskan nama Kopindad dikembalikan menjadi Pindad. Perubahan ini diharapkan dapat mengembangkan sarana prasarana non-militer yang dapat menunjang pembangunan nasional di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan transportasi baik untuk instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.

 

Pindad Sebagai Perseroan

 

Tahun 1980-an pemerintah Indonesia gencar menggalakkan program alih teknologi. Pindad yang saat itu berada dibawah naungan Dephankam memiliki keterbatasan ruang gerak untuk mengembangkan produksi nya, karena seluruh kegiatan Pindad bergantung pada peraturan dan anggaran ekonomi Dephankam. Untuk itu, Dephankam menyarankan pemisahan antara war making activities dan war support activities. Kegiatan Pindad yang merupakan bagian dari war support activities ini dirasa perlu menjadi perseroan terbatas, yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Berdasarkan keputusan Presiden RI No.47 Tahun 1981, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) yang sudah berdiri sejak tahun 1978, harus lebih memperhatikan proses transformasi teknologi yang ditetapkan pemerintah Indonesia itu, termasuk pengadaan mesin-mesin untuk kebutuhan Industri.

 

Pindad3

Ketua BPPT saat itu Prof. DR. Ing. B.J. Habibie kemudian membentuk Tim Corporate Plan Pindad yang terdiri dari unsur BPPT dan Departemen Hankam, serta diketuai langsung oleh Habibie. Berdasarkan hasil kajian mereka, diputuskan komposisi produksi Pindad adalah 20% produk militer dan 80% komersial atau non militer. Dengan tugas pokok menyediakan dan memproduksi produk-produk kebutuhan Dephankam seperti amunisi ringan, amunisi berat, dan peralatan militer lain, serta memproduksi produk-produk komersial seperti mesin perkakas, produk tempa, air brake system, perkakas dan peralatan khusus pesanan.

Kemudian sesuai Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 1983, Pindad resmi menjadi BUMN pada 11 Februari 1983. Dari sini, Pindad diharapkan dapat memproduksi peralatan militer yang dibutuhkan secara efisien dan menghasilkan produk-produk komersial berorientasi bisnis. Serta memiliki biaya dan anggaran sendiri untuk pengembangan, penelitian dan investasi serta mengembangkan profesionalisme industrinya.

 

Kyt, BUMNInfo

 

 



POST TERKAIT