Jakarta, BUMNInfo | PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengatakan akan turut berkontribusi dalam membangun ibu kota baru Indonesia yang terletak di Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Emiten berkode WSKT ini akan mengusung konsep smart city.
Director of Operation II Waskita Karya Bambang Rianto mengatakan konsep tersebut dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi, seperti munculnya kendaraan listrik. “Kami sudah terbayang apa yang akan kami lakukan disana. Dari sisi teknis, metode, teknologi tentu akan berorientasi pada smart city,” ujarnya saat ditemui di Jakarta.
Namun, ia belum bisa merinci secara detail konsepnya, karena masih menunggu regulasi dari pemerintah. Perseroan juga memastikan akan melibatkan beberapa perusahaan swasta, baik sebagai mitra vertikal seperti subkontraktor, maupun mitra horizontal seperti perusahaan kontraktor lainnya.
Bambang mengatakan pembiyaan yang akan dipakai yakni menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Meski sudah menetapkan skemanya, Waskita masih terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
“Untuk legal kami masih menunggu regulasi yang pasti dari pemerintah. Dari sisi financing kami masih berkoordinasi, tapi memang skemanya KPBU,” kata dia. Namun, ia belum bisa memastikan nilai belanja modal atau capital expenditure (capex) yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru, karena masih dalam proses perhitungan serta kajian internal.
Tetapi bisa dipastikan bahwa anggaran pembangunan ibu kota baru akan dimasukan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perusahaan pada 2020. “Tentu kami akan menyesuaikan arus kas perusahaan. Bisa berasal dari program keuangan seperti divestasi,” ujar Bambang.
Adapun pembangunan dan pemindahan ibu kota akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pembangunan lahan seluas 6.000 hektare (ha) di Penajam Paser. Di sana akan dibangun distrik pemerintahan, yang diharapkan sudah rampung tahun 2024 mendatang. Distrik pemerintahan itu meliputi istana presiden, kantor kementerian, gedung parlemen, dan apartemen untuk hunian para pegawai negeri.
Selanjutnya, tahap kedua adalah pembangunan berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru tersebut. Lokasinya di Kabupaten Kutai dengan luas lahan 40 ribu ha. Lahan tersebut juga meliputi kawasan Bukit Soeharto.
Sumber : katadata.co.id
Foto : Kemen PUPR