Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 menentukan lima prioritas strategis sebagai roadmap kementerian maupun seluruh BUMN beserta anak cucu perusahaan selama lima tahun ke depan. Salah satu prioritasnya yang menjadi fokus Kementerian seperti disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir pada awal 2020 ini adalah Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia.
Erick merinci bahwa yang dimaksud dalam poin prioritas tersebut adalah baik pihaknya maupun seluruh BUMN berkomitmen akan menjadi kontributor dalam meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial masyarakat Indonesia. Peningkatan yang dituju terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.
Ia menggarisbawahi, fokus Kementerian ada pada bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN menjadi seimbang atau balance antara pelaksanaan bisnis dengan tanggung jawab dampak sosial. Dalam prioritas ini, Kementerian BUMN akan mengeluarkan mapping untuk menentukan BUMN yang akan sepenuhnya fokus kepada bisnis, kemudian BUMN yang akan difokuskan untuk seimbang dengan separuh ke bisnis dan sisanya berfokus juga pada dampak sosial, serta BUMN yang memiliki dampak sosialnya lebih banyak.
“Kami akan mengeluarkan mapping mana BUMN yang full fokus ke bisnis, mana yang 50:50, dan mana yang social impact-nya lebih banyak,” ujarnya dikutip dari Bisnis.
Terus Upayakan Konsolidasi
Dalam proses pemetaan, Erick akan secara tegas akan melakukan merger atau likuidasi jika ditemui perusahaan yang tidak jelas fokus bisnisnya dan tidak memberikan kontribusi ke masyarakat. Langkah menggabungkan atau melikuidasi perusahaan yang dianggap tidak jelas ini juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik sekaligus upaya perampingan jumlah BUMN yang saat ini masih mencapai 107 perusahaan. Meski sebenarnya Erick telah merampingkan jumlahnya dari 147 BUMN tahun lalu, namun ia masih merasa perlu terus melakukan restrukturasi. Terutama di tengah pandemi Covid-19 ini, seluruh BUMN harus mengefisiensikan ongkos operasional sekaligus membantu pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat krisis kesehatan ini.
Salah satu contohnya yang kini tengah dikejar penyelesaiannya adalah penggabungan BUMN Farmasi dengan BUMN Rumah Sakit. Tujuannya tak lain dalam rangka memperkuat industri kesehatan nasional. Sehingga nantinya terbentuk holding sektor kesehatan yang di dalamnya penyediaan layanan kesehatan hingga produk-produk farmasi seperti obat dan vaksin bisa terintegrasi.
“Jadi nanti holding BUMN farmasi akan kita perluas menjadi klaster BUMN sektor kesehatan yaitu BUMN yang bergerak di farmasi dan juga BUMN yang bergerak di layanan kesehatan seperti IHC Pertamedika, Krakatau Medika, dan banyak RS BUMN yang menjadi afiliasi,” ungkap Asisten Deputi Bidang Telekomunikasi dan Farmasi Kementerian BUMN Aditya Dhanwantara dalam Webinar bertajuk Kontribusi BUMN Farmasi Mengatasi Pandemi Covid-19 di Jakarta, Kamis (15/10/2020).
Kementerian mempertimbangkan adanya kebijakan tersebut akibat tren sektor kesehatan global dan penyakit yang memerlukan suatu solusi yang lebih menyeluruh bagi konsumen. Kemunculan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit Covid-19 melatarbelakangi percepatan pengoptimalan industri kesehatan nasional. Makanya, Aditya menilai industri farmasi tidak lagi hanya sebatas pada pengobatan dan pencegahan melainkan sudah mulai merambah kepada pelayanan kesehatan. Kendati begitu, Kementerian masih terus mengkaji kebijakan ini sehingga proses penggabungan bisa terlaksana pada tahun depan.
“Tren sektor kesehatan global dan penyakit butuh solusi menyeluruh dan terintegrasi,” imbuhnya.
Tak hanya meningkatkan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, ia bercerita bahwa rupanya pembentukan superholding ini akan menyangkut empat prioritas atau pilar kerangka kerja yang meliputi inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, pengembangan investasi, dan pengembangan talenta. Lebih rinci ia mengurai holding sektor kesehatan akan memperkuat kemandirian industri farmasi nasional, meningkatkan ketersediaan produk, menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi, tonggak dalam rangka pembentukan induk perawatan kesehatan di Indonesia.
“Kemandirian farmasi dan ketahanan kesehatan menjadi salah satu tujuan utama pemerintah,” harapnya mewakili Kementerian.
Selain itu, Kementerian juga tengah merampungkan proses penggabungan BUMN sektor pangan. Pihak Kementerian telah menunjuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk menjadi induk dari holding ini. Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI Febriyanto menargetkan holding BUMN pangan dapat terwujud pada akhir tahun ini. Febriyanto mengatakan RNI saat ini menjadi ketua klaster pangan yang berisikan sejumlah BUMN seperti Sang Hyang Seri, Pertani, hingga BGR Logistics.
“Kami ditunjuk sebagai ketua klaster pangan yang sekarang alhamdulillah sedang berproses untuk menjadi holding pangan. Mudah-mudahan pada akhir tahun paling lambat sudah dapat persetujuan dari pemerintah dan pemegang saham untuk jadi holding pangan,” tutur Febriyanto.
Ia menjelaskan, BUMN yang terlibat dalam klaster pangan dan menjadi holding pangan meliputi PT Sang Hyang Seri (Persero) yang bergerak di bidang perbenihan dan agribisnis pangan, PT Pertani (Persero) di perbenihan, perberasan, sarana pertanian, serta PT Perikanan Nusantara (Perinus) yang fokus dalam penangkapan ikan, pengolahan ikan, storage. Juga ada Perum Perikanan Indonesia (Perindo) di budidaya ikan, layanan jasa di pelabuhan ikan, pengolahan ikan, PT Berdikari (Persero) pada peternakan dan logistik, PT Garam (Persero) di industri garam; PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI yang bergerak di perdagangan dalam negeri dan internasional, serta PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics yang akan mendukung sebagai penyedia layanan logistik yang menghubungkan mata rantai dari pasok pangan dari hulu sampai hilir.
“Ada delapan BUMN lain yang bergabung klaster pangan persiapan holding. Kehadiran holding pangan akan memperbaiki pola tata kelola dan rantai pasok ketahanan pangan dalam negeri,” ungkapnya.
Konsolidasi juga terjadi di sektor keuangan, yakni bank syariah dan asuransi. Proses pembentukan holding asuransi dan penjaminan perusahaan pelat merah telah dimulai sejak kuartal II tahun ini dan akhirnya resmi dibentuk dengan nama IFG atau Indonesia Financial Group. Sementara proses merger bank syariah masih menunggu hasil kajian dari Kementerian.
Dampingi UMKM
Penguatan nilai ekonomi dan sosial masyarakat juga dijalankan melalui unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Unit ini telah menjadi salah satu fokus Erick sepanjang kepemimpinannya menjadi Menteri BUMN kali ini. Akibat pandemi Covid-19, ia pun berperan ganda sebagai kepala Pemulihan Ekonomi Nasional bernama KPCPEN. Ada enam program KPCPEN yang akan dilaksanakan, yaitu kesehatan, insentif usaha, perlindungan sosial, UMKM, program Kementerian Lembaga (K/L) dan Pemda, serta pembiayaan korporasi.
UMKM menjadi penting karena saat ini posisinya sangat strategis bagi kekuatan perekonomian nasional, setidaknya klaim itu dinyatakan oleh Bank Indonesia. Sebagai contoh, lima komoditas ekspor utama Indonesia ialah produk karet, meubel, hingga kerajinan yang memiliki bahan baku maupun produk jadi yang tersebar di seluruh nusantara. Bahan baku itu dihasilkan oleh para petani sawit dan petani karet Indonesia, yang mana sebagian besar digerakkan oleh UMKM Indonesia yg jumlahnya mencapai 99% dari seluruh unit usaha di tanah air.
Terlebih, jika UMKM-UMKM ini tak hanya diberi pemahaman soal bisnis tapi juga cara mengoptimalkan potensinya melalui teknologi digital. Adaptasi ini dianggap menjadi urgensi bagi bisnis menengah di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian, terutama di tengah krisis Covid-19. Untuk itu, Kementerian BUMN juga mendorong para perusahaan untuk ikut memberikan edukasi dan pengawasan terhadap eksistensi UMKM. Apalagi tingkat wawasan dan pengalaman para BUMN terkait bisnis dan pemanfaatan teknologi semestinya tak bisa diragukan lagi.
Tergerak membantu, satu per satu BUMN mulai menunjukkan program khususnya untuk pendampingan bisnis masyarakat. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk misalnya, yang berkomitmen mendukung fokus Menteri BUMN melalui tiga domain bisnis digitalnya, yakni connectivity, platform, and services. Pada Agustus 2020, Telkom berkolaborasi dengan delapan BUMN lainnya menghadirkan aplikasi Pasar Digital (PaDi) UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Dengan bergabung ke dalam platform ini, para UMKM akan dipertemukan dengan BUMN-BUMN yang membutuhkan dalam hal pengadaan barang-barang tertentu.
“Dengan peningkatan belanja khususnya kepada UMKM, akan mendorong perekonomian untuk bergerak lagi, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan akan lebih cepat. Peran BUMN salah satunya diwujudkan melalui PaDi UMKM ini,” ungkap Erick ketika meluncurkan program ini.
Selain itu, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM tentu ikut membantu dalam hal pembiayaan UMKM. Seperti yang dikenal, PNM adalah BUMN yang menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi UMKM dan Koperasi berdasarkan prinsip Good Corporate Gonvernance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. PNM juga Berkomitmen meningkatkan kelayakan usaha, kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK dan membantu meningkatkan kreatifitas dan produktifitas UMKMK. Semua upaya itu dilaksanaka lewat produk dan jasa seperti PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), PNM Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), venture capital, program pengembangan kapasitas usaha, jasa managemen, kemitraan dan lembaga keuangan mikro, syariah dan PKBL.
Sejak kick-off pada 2015 lalu, PNM mencatat jumlah nasabah program Mekaar sudah mencapai 7,2 juta nasabah per Oktober 2020. Executive Vice President Keuangan dan Operasional PT PNM (Persero) Sunar Basuki mengatakan jumlah tersebut meningkat dari September yang berkisar 6,57 juta nasabah.
“Di 2020 saat pandemi, kami memang sempat terdampak, di April sampai Juni. Tapi mulai Juli sampai Oktober kami mulai bangkit lagi, sasar ekonomi masyarakat paling bawah dan sudah mencapai 7,2 juta nasabah,” ungkap Sunar dalam dalam webinar Revitalisasi UMKM, Pembiayaan dan Digitalisasi yang digelar LPPI, Kamis (22/10/2020).
Berbeda dengan Mekaar yang dikhususkan untuk kalangan bawah, ULaMM ditargetkan untuk bisnis yang menengah. Sementara venture capital untuk yang menengah atas, semuanya kami berikan pendampingan. Di luar jumlah nasabah dan dana pembiayaan, menurut Sunar, program Mekaar telah memberikan dampak sosial ekonomi yang besar.
“Program kami mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan kurang lebih 9 juta lapangan kerja, dan kami mendapatkan hibah dari internasional, BUMN maupun swasta,” terang Sunar.
Masih banyak lagi program kerja dari Kementerian maupun seluruh BUMN yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya tersebut mulai dari restrukturasi kredit, program Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga aksi-aksi mandiri BUMN dari program corporate social responsibility (CSR) yang dibentuk. Semua berangkat dari komitmen Kementerian maupun seluruh BUMN sebagai kontributor dalam meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial bagi masyarakat Indonesia.